Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi, Bupati Suwirta Himbau Jajarannya Tidak konsumtif dan Selalu Bersyukur

Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.  Tiga unit kerja atau OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjadi unit kerja pionir dalam pembangunan zona integritas, diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kaupaten Klungkung dan Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam Pembangunan Zona Integritas oleh Bupati Suwirta, Kadisdukcapil, Kadis PMPTSP serta Dirut RSUD dengan saksi saksi Kapolres Klungkung dan Kepala Kejaksaan Klungkung di ruang Rapat Praja Mandala kantor Bupati Klungkung, selasa (7/5).

Dalam sambutannya, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghimbau semua jajarannya untuk saling mengingatkan jika ada hal yang tidak dibenarkan dan diluar regulasi. Menurutnya korupsi terjadi bukan hanya karena ada kesempatan namun karena ada niat dan gaya hidup yang konsumtif. Untuk itu dirinya menghimbau semua SKPD untuk menguatkan komitmen untuk tidak korupsi dan mengubah pola hidup serta selalu bersyukur atas semua hak yang sudah diperoleh. "Banyak celah untuk melakukan korupsi, namun hanya komitmen yang kuatlah yang akan membuat kita untuk tidak berbuat korupsi, maka dari itu mari kita saling mengingatkan jika ada hal diluar regulasi, ubahlah pola hidup supaya tidak menjadi konsumtif serta selalu bersyukur atas semua hak yang sudah diperoleh," ujarnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Klungkung, Made Seger mengatakan dipilihnya ketiga unit kerja atau OPD yang ditetapkan sebagai zona integritas ini berdasakan pertimbangan karena strategis dalam melakukan pelayanan publik; mengelola sumber daya yang cukup besar; serta memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi. Acara ini juga turut dihadiri kepala Perangkat daerah bersama jajarannya, MMDP, PHDI, Forum Perbekel dan LSM.*